Indonesia menghadapi kompleksitas dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Data menunjukkan bahwa dari sekitar 12.847 putusan perdata umum yang diunggah oleh Mahkamah Agung, 44% perkaranya adalah terkait sengketa pertanahan. Dalam lingkup sengketa tata...
Kejelasan status kepemilikan lahan dan perizinan menjadi kunci untuk menghindari konflik pertanahan di Indonesia. Sebelum ada Kebijakan Satu Peta (KSP), Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki data, peta, dan informasi geospasial masing-masing. Hal...